Penerapan hukum positif indonesia serta penerapan asas legalitas pada perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik yang di hubungkan pada putusan mahkamah agung nomor 665 k/pid/2013 dengan amar putusan sertamenyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik di dasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan baik keterangan saksi,keterangan terdakwa dan alat alat bukti yang sah.
Kebijakan pemerintah melalui keputusan memtri keuangan nomor 422/kmk.06/2003 tahun 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahan reasuransi dalam hal ini memberi suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tertanggung.
Tindak pidana perjudian seolah olah tidak ada habisnya dari waktu ke waktu.menjamur tidak saja diperkotaan,tetapi juga sampai kepelosok pedesaan.jenisnya beraneka ragam,mulai dari yang tergolong elit seperti roulette sampai pada jenisnya yang paling sederhana.
Semakin berkembangnya kebudayaan manusia serta semakin janggihnya dunia teknologi dewasa ini, tidak menjamin kemajuan tersebut akn semakin meningkatkan kesadaran hukum bagi setiap manusia khususnya di indonesia hal ini terbukti masih sering kita mendengar seseorang melakukan perkawinan di bawah tangan yang kemudian seenaknya saja kawin tampa mau bertanggung jawab terhadap istrinya yang pertam…
Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangt kuat ataumithaqan ghalidian dalam agama islam disebut juga perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang dan laki laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagin hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keten…
Wewenang kepolisian dalam pasal 15 ayat (1) dalam undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia (pasal 4). Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b memperluas kewenangan pejabat polisi republik indonesia.
TIDAK ADA ABSTRAK
Memberikan keterangan palsu di persidangan.pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tingkat perbuatan memberikan keterangan palsu yang meningkat dikalangan masyarakat.adapun landasan yuridis mengenai judul penulisan ini tidak lain berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yakni pasal 242 tentang bemberikan keterang palsu tersebut merupakan kepastian hukum secara konstitusi tertulis…
Hukum acara pidana sebagai hukum pisitif yang berlaku di indonesia,diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHP).undang undang tersebut,merupakan pengganti hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam hent herziene inlandsch reglement(staatsblad tahun 1941 nomor44) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang…
pemerintah desa babadan kecamatan sindang kabupaten indramayu bersama kepala desa (kuwu) babadan melaksanakan lelang tanah aset desa berupa tanah bengkok dan tanah titisara