Text
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PROSES MEDIASI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHYN 2019 TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN MELALUI MEDIASIMediasi merupakan suatu mekanisme baru yang digunakan dalam menyeselaikan sengketa disharmoni perundnag - undangan . Kewenangan tersebut dimiliki oleh Kementrian Hukum Nomor 2 tahun 20192022V, 100
Description Not Available
No other version available