Dengan berlakunya undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis makapenyelesaian sengketa merek dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan,yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan niaga.
Penelitian ini dilatar belakangi pada realita yang terjadi di tengah masarakat bagwa PT First Trevel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh(PPIU) yang melalukan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan PMA nomor8 tahun 2018 sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum yuridis normatif yaitu menitik beratkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur hak asuh anak di bawah umur.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normative dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif engan pendekatan yuridi normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.
Metode penelitian ini menggunakan analis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penyajian data, dan analisa data. Hasil penelitian ini sebagai berikut; dalam proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus di hadapan persidangan peradilan agama, majelis hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 3180/Pdt/1985 Yuris…
Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang anak luar kawin. Untuk pengertian ini dalam hukum perdata anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. Pasal 50 UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbaharui lewat UU No. 24 tahun 2013 pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling…
Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertical) maupun hubungan harmoni diantara perundang-undangan (horizontal).
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi merupakan tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
Terkait dengan kredit yang macet atau debitor dianggap wanprestasi,pihak bank sebagai kreditor kurang mrmpertimbangkan kendala usaha yang dialaminya, walaupun sudah lama bahkan puluhan tahun menjadi nasabah bank yang bersangkutan. Seharusnya pihak bank mengarahkan dan melakukan bimbingan atau pembinaan mengenai cara pengelolaan keuangan yang berkelanjutan kepada pihak debitur.