Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cuckup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk di laksanakan.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Peredaran Pil Pembesar Payudara Dikaitkan Dngan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melalui sarana perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi 2, yaitu: Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
yaitu mengenai terjadinya peralihan hak berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh penggugat/pemohon kasasi dihadapan Notaris, peralihan menurut pemohon kasasi terjadi karena adanya obyek sengketa milik penggugat/pemohon kasasi sebagai pembeli yang hanya berdasarkan bukti kwitansi pembelian dan peralihan tanah.
TIDAK ADA ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban penerapan sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi serta bagaimana seharusnya pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar dapat dilakuan secara optimal.
TIDAK ADA ABSTRAK
Undang-Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur dan membantu pekerja atau buruh mengenai peraturan uang upah ganti rugi maupun hak-hak pekerja sehingga dalam bekerja dapat menajalankan kewajiban dan mendapatkan hak-hak yang harus diterima.
TIDAK ADA ABSTRAK
Saran dari penulis, Hendaknya para pengemudi Ojek Online juga memperhatikan kepentingan pengguna jalan lain pada saat berkendara dengan tidak merokok pada saat berkendara dan disarankan kiranya pemerintah segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian pada pihak korban dalam kecelakaan lalu lintas.
Skripsi ini membahas implementasi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.